Fintech Tumbuh Makin Pesat, Komisi XI DPR Dorong Regulasi Perlindungan Nasabah

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu menyelesaikan masalah sektor financial technology (fintech) yang tengah mengalami permasalahan.

Berdasarkan data dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), terdapat 302 pengaduan dari masyarakat hingga Oktober 2022. 

“Masalah fintech ini perlu ditanggapi secara serius, sebab bagi kebanyakan orang mungkin masalah bunga yang tinggi menjadi masalah utama yang banyak dikeluhkan terutama pada pelaku usaha UMKM,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat fit and proper test calon DK OJK di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (10/7).

Politisi Golongan Karya ini menyatakan, saat ini semakin banyaknya fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK mengenakan biaya bunga dan denda yang begitu besar dan tidak transparan.

Baca Juga: BNI Prediksi Pemulihan Ekonomi RI Akan Berlanjut, Ini Faktor Pendorongnya

Seperti diketahui, Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap empat calon anggota Dewan Komisioner (OJK). Berdasarkan surat yang dikirim Presiden Jokowi ke DPR, empat calon DK OJK tersebut adalah Agusman, Adi Budiarso, Hasan Fauzi dan Erwin Haryono.

Adapun empat calon DK OJK tersebut diajukan untuk menempati dua posisi. Agusman dan Adi Budiarso diusulkan sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan.

Kemudian, Hasan Fauzi dan Erwin Haryono sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Dari situ, Komisi XI DPR resmi menunjuk Agusman dan Hasan Fawzi sebagai anggota baru Dewan Komisioner OJK terbaru pada Selasa (11/7). 

Baca Juga: Resmi Bagian dari BRI, Danareksa Investment Ganti Nama Jadi BRI Manajemen Investasi