Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 661 Triliun, Mayoritas di Surat Utang dan Deposito

WE Finance, Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berhasil membukukan total dana investasi sebesar Rp 661 triliun pada Mei 2023. Nilai tersebut tumbuh 12,61% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari realisasi tersebut, lembaga negara ini berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp 20 triliun. Nilai tersebut tumbuh 28,11% secara tahunan (yoy) pada Mei 2023. 

"Sedangkan alokasi asetnya, sebanyak 13,07% untuk deposito, 70,95% surat utang, 9,71% saham, 5,90% reksa dana, 0,31% properti, dan 0,06% untuk penyertaan," terang pihak BPJS Ketenagakerjaan saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/7).

Dengan realisasi itu, BPJS Ketenagakerjaan akan terus mendorong peningkatan kepesertaan. Lembaga ini bahkan optimis bisa meraih 70 juta peserta pada tahun 2026. Hingga Mei 2023, jumlah peserta aktif telah mencapai 36 juta.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Optimistis Raih 70 Juta Peserta Pada 2026, Ini Strateginya

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat ekosistem yang akan menjadi fokus penambahan peserta di tahun 2023. Pertama, ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW, Bhabinkamtibmas. Kemudian yang kedua, ekosistem pasar seperti pasar modern dan tradisional. 

"Ketiga, ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu," terangnya. 

Guna mencapai strategi tersebut BPJS Ketenagakerjaan telah melucurkan kampanye yang diberi nama “Kerja Keras Bebas Cemas Masuk Desa”.

Cara ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan, saat ini pihaknya juga tengah fokus menggarap sektor BPU, di mana sebagian besar berada di ekosistem desa.

“Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan," jelasnya. 

"Jika melihat data, 65% pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa,” pungkasnya.  

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Regulasi untuk Implementasikan Layanan Syariah