Riset DBS: Revitalisasi BUMN dan Penyaluran KUR Dongkrak Pemulihan Ekonomi Indonesia

WE Finance, Jakarta -

DBS Group Research mengeluarkan riset terbaru yang memperkirakan pertumbuhan Indonesia stabil di kisaran angka 5% pada 2023. Ekonom senior DBS Group Research, Radhika Rao mengungkapkan salah satu pendorong membaiknya pertumbuhan ekonomi adalah revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dukungan usaha kecil yang tengah dilakukan pemerintah. 

"BUMN menjadi yang terdepan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pemerintah pada revitalisasi dan perampingan BUMN," ujar Radhika dalam riset DBS, dikutip Rabu (22/2).

Menurutnya, saat ini kontribusi BUMN terhadap perekonomian cukup besar, yaitu Rp 371 triliun atau sekitar 18i anggaran 2021 baik melalui pajak, dividen maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

"Terlebih, total aset seluruh BUMN pada 2021 setara dengan setengah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau sekitar Rp 9 ribu triliun," kata Radhika.

DBS Group Research menilai, di bawah kepemimpinan Kementerian BUMN, banyak hal telah dilakukan untuk mengubah entitas tersebut, termasuk pembentukan perusahaan induk dan prakarsa restrukturisasi. 

"BUMN kini dikelompokkan menjadi 12 perusahaan induk untuk mendukung strategi prioritas pemerintah, meningkatkan sinergi, dan memperkuat kapabilitas permodalan atau pendanaan," terangnya. 

Baca Juga: Jalin Kerja Sama, Nasabah Mandiri Taspen dapat Perlindungan Asuransi Jiwa dari AXA Mandiri

Selain itu, beberapa perusahaan induk besar tersebut bergerak di sektor energi, pertambangan, ultra-mikro, perkebunan, farmasi, dan pasokan makanan. Kemudian sektor komoditas, untuk menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi di luar smelter.

"Misalnya, pemerintah mendorong investasi di bidang produksi baterai kendaraan listrik. Indonesia Battery Corporation (IBC) dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan konsorsium melibatkan BUMN, seperti, MIND ID, Antam, Pertamina, dan PLN," terangnya. 

Menurut Radhika, transformasi yang dilakukan BUMN pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo terlihat semakin memberi dampak nyata dibanding pada periode pertama.

Selain IBC, pembentukan holding ultra-mikro merupakan contoh baik dari Kementerian BUMN dalam membangun sinergi perbankan nasional antara Bank BRI, PNM, dan Pegadaian karena membantu lebih dari 15 juta nasabah mikro pada 2020 menjadi 29 juta pada 2024. 

Kementerian BUMN juga telah melakukan perampingan perusahaan menjadi 41 pada akhir 2022 dari 113 pada 2019, karena sekitar 70 di antaranya hampir tidak beroperasi. Rencananya perampingan akan terus dilakukan hingga menjadi 30 BUMN pada akhir 2024.

Baca Juga: Ada Penurunan Nilai Manfaat, Begini Skema Pembayaran Klaim Nasabah AJB Bumiputera 1912

"Dalam pandangan DBS Group Research, upaya itu kurang dihargai tetapi sangat penting untuk menyeimbangkan kembali sumber daya dan meningkatkan manfaat efisiensi," kata Radhika.

Sepanjang tahun 2005 hingga 2020, pemerintah menyuntikkan lebih dari Rp 250 triliun ke BUMN, tetapi beberapa perusahaan masih belum berjalan sesuai harapan. Padahal dana ini dapat digunakan di bidang lain yang akan berdampak lebih besar atau mengurangi beban anggaran.

Sementara itu, beberapa program bantuan juga telah diluncurkan melalui badan milik negara untuk melindungi rumah tangga berpenghasilan rendah. Beberapa program yang berdampak positif menurut DBS adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta rumah tangga.

Selanjutnya Bantuan Pangan Non-Tunai untuk 18,8 juta penerima, Bantuan Pelajar (Indonesia Pintar) untuk 17,9 juta siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan Asuransi Kesehatan Universal (PBI) untuk 96,8 juta penduduk.

Salah satu program yang masih bertahan adalah kredit usaha rakyat (KUR). Untuk program tersebut pemerintah menggandakan anggarannya, dari Rp100 triliun pada 2017 menjadi Rp 190 triliun pada 2022. Program tersebut disalurkan oleh bank BUMN, termasuk BRI sebagai penyalur utama KUR. 

"Di bawah Kementerian BUMN, pemerintah juga memiliki program pinjaman mikro di bawah MEKAR, yang diberikan kepada 12 juta usaha kecil dan mikro. Program ini khususnya untuk perempuan dan penduduk pedesaan," pungkasnya.

Baca Juga: Gudang Octa Utama Kebakaran, Asuransi Sinar Mas Cairkan Klaim Rp 20,6 Miliar