Kredit Foto: BRI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung rencana pemerintah terkait penghapusan kredit macet di segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut diyakini akan mendorong ekonomi cepat pulih pascakrisis akibat pandemi sekaligus mendorong laju pertumbuhan kredit UMKM.
Direktur Utama BRI Sunarso enyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah, bahkan sejak 2021, perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk meninjau terkait ketentuan hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
Menurutnya, segmen UMKM masih memiliki peluang besar dalam hal pembiayaan. Meskipun demikian, UMKM sendiri masih ada masalah pinjaman yang belum dibayar.
"Di sisi lain BRI yang merupakan bank pemberdaya UMKM sekaligus perusahaan milik negara, tidak berani menghapuskan kredit macet tersebut karena dapat masuk sebagai aset negara," ujar Sunarso dalam keterangan resmi, Kamis (20/7).
Baca Juga: Gandeng Garuda Indonesia, BSI Berikan Cinderamata bagi Jemaah Haji yang Tiba di Tanah Air
Sunarso mengungkapkan bahwa perbankan membutuhkan policy, seperti rencana pemerintah tersebut sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang.
"Kami telah lama memperjuangkan hal ini (hapus buku dan hapus tagih), jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” kata Sunarso.
Lebih lanjut, Sunarso menyebut UMKM merupakan tulang punggung ekonomi negara. Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB berada di sekitar 60% dan menyerap 96% tenaga kerja nasional.
"Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia," ungkapnya.
Sebagai informasi, hingga kuartal I 2023, BRI berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% yoy mencapai Rp 989,6 triliun. Jumlah tersebut mengambil porsi 83,86% dari total kredit BRI.
Adapun motor utama pertumbuhan kredit BRI adalah segmen mikro yang mencapai 11,18% yoy. BRI sendiri menargetkan porsi kredit UMKM dapat terus tumbuh hingga mencapai sekitar 85% dari total portofolio kredit perseroan pada 2024.
Baca Juga: Siap Gelar Bursa Karbon, OJK Perkuat Kerja Sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penulis: Wenti Ayu Apsari
Editor: Ferrika Lukmana Sari
Tag Terkait:
