Tingkatkan Akses Keuangan di Desa, OJK Luncurkan Program Ekosistem Keuangan Inklusif

WE Finance, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di pedesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Program ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi pada Kick Off Generic Model EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (22/6).

“Program EKI ini berbeda dengan program kami sebelumnya, karena di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-inkubasi,” kata Friderica.

Dia memaparkan bahwa program EKI di pedesaan ini akan mengoptimalkan potensi yang ada di pedesaan, yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal. 

Baca Juga: LPS Akan Tambah Anggota Dewan Komisioner Bidang Penjaminan Polis, Maksimal Terealisasi 2027

Program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan.

"Seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS," tutur Friderica.

Program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Friderica menjelaskan bahwa Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022.

"Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi 40,7% dan inklusi keuangan 76,88% yang masih di bawah angka tingkat nasional," jelasnya.

Baca Juga: BNI Imbau Nasabah Hati - hati Terhadap Penipuan Berkedok Kenaikan Tarif Transaksi

Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki program 'Nagari Naik Kelas' yang berfokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat di desa tertinggal.

"Sehingga diharapkan program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat," imbuh Friderica.

Program EKI ini juga mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa atau yang disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan. Program ini merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga.

Kemudian peningkatan terhadap produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan (Training of Trainers - ToT) terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community - ToC). 

"Program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleK OJK bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi serta TPAKD," pungkas Friderica.

Baca Juga: BPR Terus Berguguran, Kini Tersisa 1.584 Bank di Indonesia