OJK Sebut Era Dana Murah dan Mudah Sudah Berakhir

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, perkembangan kondisi sistem keuangan global menyebabkan suku bunga acuan naik begitu cepat. Perubahan tersebut membuat sistem keuangan di berbagai negara pun ikut berubah sehingga tidak ada lagi era dana murah dan mudah.

"Melihat apa yang sudah berkembang selama ini dan bagaimana kami sudah berupaya untuk bertukar pikiran, menyatukan pandangan ke depan seperti apa, karena pada saat yang sama berada dalam persimpangan jalan sehingga tidak mudah bagi sistem keuangan global, termasuk di dalamnya terkait keuangan digital," ujar Mahendra dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, dikutip Selasa (9/5).

Menurut Mahendra, saat era dana murah, akses likuiditas perbankan di dunia begitu melimpah sehingga keberadaan industri dan pelaku usaha jasa keuangan digital tidak terlalu memperhatikan aspek keuntungan, prospek dan kesehatan dari kondisi mereka. 

"Pada kondisi sekarang harus melihat dari kaca mata bisnis, keuntungan dan (bisnis) berkelanjutan. Di sinilah kunci dari pengawasan dalam hal ini termasuk yang dilakukan OJK kepada pengawasan mikroprudensial yaitu masing-masing perusahaan maupun industri di sektor jasa keuangan," ungkapnya.

Baca Juga: Ditopang Segmen Mikro, BRI Cetak Laba Tertinggi di Kuartal I 2023

Mahendra menjelaskan, baik bank konvensional maupun digital tetap harus memenuhi kaidah, kriteria dan persyaratan yang prudent dan kondisi kesehatan jelas. Hal ini agar kekhawatiran terhadap perusahaan kondisi di industri keuangan bisa berkurang. 

Meskipun demikian, ASEAN menjadi satu-satunya kawasan di dunia yang tetap stabil baik secara politik, ekonomi, maupun sistem keuangan, sehingga OJK optimistis peluang untuk tumbuh masih kuat.

"Ini harus kita kapitalisasi betul karena di seluruh dunia persoalan terkait dengan geopolitik, sistem keuangan, berbagai stabilitas dan ketidakpastian. Hal itu relatif tidak terasa di ASEAN," tutup Mahendra.

Baca Juga: Transaksi OVO Capai Rp 399 Triliun terhadap Penerimaan Negara