Terbitkan Aturan Baru, OJK Minta Perusahaan Keuangan Gunakan Jasa Akuntan Publik

WE Finance, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (AP KAP). Hal ini dilakukan untuk memperkuat integritas laporan keuangan industri jasa keuangan dengan meningkatkan peran manajemen dan akuntan publik.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan, POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan penggunaan jasa AP KAP dalam kegiatan jasa keuangan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017. 

"Pengaturan yang disempurnakan dalam POJK AP KAP ini mencakup harmonisasi pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) akuntan publik sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik dan peraturan perundang-undangan tentang praktik akuntan publik," ujar Aman dalam keterangan tertulis, Jumat (21/7).

Selain itu, aturan ini juga mencakup penguatan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan untuk pengelolaan administrasi kegiatan akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP), serta pertukaran data untuk mendukung pengawasan terhadap AP dan KAP. 

Baca Juga: Percepat Likuidasi Perbankan, LPS Andalkan Proses Digital Lewat Aplikasi BLISS

"POJK AP KAP ini juga mengatur peran kerja sama kantor akuntan publik dengan afiliasi asing yang diharapkan memperkuat pengendalian mutu dan kompetensi AP dan KAP," jelas Aman.

Aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juli 2023. Permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan pengaktifan kembali, dan pengunduran diri yang disampaikan AP dan KAP yang telah diterima oleh OJK sebelum aturan ini berlaku, yang diproses sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017. 

"Aturan ini mulai berlaku maka POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tegas Aman.

Baca Juga: OJK dan KLHK Teken Kerja Sama Penyelenggaraan Bursa Karbon, Ini 5 Poin Pentingnya