Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) percaya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan melakukan berbagai upaya agar dapat mengembalikan kepercayaan nasabah. Hal tersebut merupakan imbas dari layanan perbankan BSI yang bermasalah kurang lebih selama satu pekan.
"Saya yakin hal itu jadi prioritas utama dari BSI yang sudah memiliki tingkat kepercayaan masyarakat nasabah dengan baik. Saya rasa, tentu mereka tidak ingin kehilangan sedikit pun rasa kepercayaan tersebut," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di acara Fintech Policy Forum, Jakarta, Selasa (16/5).
Menurutnya, saat ini pihak BSI telah berupaya semaksimal mungkin agar layanan perbankan bank syariah terbesar di Indonesia ini segera pulih.
Mahendra menegaskan bahwa OJK belum ada rencana untuk memberikan sanksi kepada BSI. Pihaknya menilai saat ini upaya dari BSI benar-benar mendorong supaya layanannya bisa segara pulih.
"Saya berharap apa yang telah dilakukan bisa cepat mengatasi persoalan yang timbul sehingga dapat berfungsi dengan optimal dalam memberikan pelayanan maupun perlindungan kepada nasabah," jelasnya.
Baca Juga: Bidik Pendapatan Premi Rp 1,6 Triliun di 2023, Ini Strategi IFG Life
Tak sedikit nasabah yang dirugikan atas kejadian tersebut karena tidak bisa melakukan berbagai transaksi keuangan. Nasabah pun merasa takut dana dan data pribadinya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Dari kejadian ini, muncul kekhawatiran akan adanya rush money, yaitu penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan. Sejumlah nasabah pun mengeluhkan kondisi tersebut di media sosial twitter mereka.
"Solusinya buat saat ini ya bank run dari BSI pindah bank lain dulu, ini kalau ibarat orang sakit udah pasang selang infus, makan, dan lain - lain," tulis seorang warganet.
"BSI masih belum bisa menerima transferan dari bank lain. Solusinya tarik semua dana di bank BSI dan tutup rekening. Waktunya pindah ke bank lain yang lebih berkualitas. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan dana," keluh warganet lainnya.
Apabila hal itu terjadi, maka akan berdampak pada jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di kuartal II 2023. Padahal pada tiga bulan pertama 2023, BSI mampu mengoptimalisasi penghimpunan DPK dengan mencapai Rp269,26 triliun, atau tumbuh 12,88% yoy.
Baca Juga: BRI Dukung Pelatihan Sertifikasi TKDN dan Permodalan untuk UMKM
Oleh karena itu, OJK meminta kepada BSI untuk benar-benar memperhatikan dan berikan perlindungan kepada seluruh nasabahnya.
"Kami sebagai pengawas melakukan fungsinya secara ketat, dengan melihat hal tersebut dan mencermatinya," terang Mahendra.
Sebelumnya, Direktur Utama BSI Hery Gunardi memastikan bahwa tidak ada rush money sebagai imbas layanan perbankan yang eror.
"Tidak ada (rush money)," kata Hery dalam Konferensi Pers, Kamis (11/5).
BSI memastikan data dan dana dalam kondisi aman sehingga nasabah dapat bertransaksi secara normal. Perusahaan juga akan bekerja sama dengan otoritas terkait isu kebocoran data.
Perusahaan juga akan terus memperkuat digitalisasi dan sistem keamanan terutama dalam menjaga data dan dana nasabah. Kemudian melakukan langkah preventif penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data, dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem.
Secara paralel, BSI juga melakukan investigasi internal dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta instansi lainnya.
Baca Juga: LPS Akan Jamin Polis, IFG : Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Asuransi
Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari
