Ini 5 Jurus Pemerintah dan Bank Indonesia Kendalikan Inflasi

WE Finance, Jakarta -

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2022 mencapai 5,51% yoy, atau jauh lebih rendah dari prakiraan consensus forecast sebesar 6,5% yoy pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022.

Perkembangan tersebut dinilai tidak terlepas dari berbagai upaya keras yang ditempuh pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia (BI), serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya yang ditempuh dalam perkembangannya dapat mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM dan menurunkan tekanan inflasi, termasuk harga pangan, sejalan dengan respons untuk menjaga keterjangkauan harga, mengelola ketersediaan pasokan, meningkatkan kelancaran distribusi dan memperkuat strategi komunikasi.

Oleh karena itu, pemerintah bersama BI menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran 3,0% plus minus 1% pada 2023. Kesepakatan ini disampaikan dalam High Level Meeting TPIP di Jakarta, Senin (20/02) melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.

Baca Juga: Bank BTN Dorong Sekolah Properti Lahirkan Pengembang Perumahan Kompeten

“Ini merupakan agenda strategis untuk mencapai capaian 2023 terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran dan Idul Fitri 2023. Beberapa hal juga dilakukan untuk mencapai 3,0% plus minus 1% pada tahun 2023 sesuai dengan APBN,” ungkap Airlangga dalam keterangan resmi dikutip Selasa (21/2)

Langkah strategis yang pertama adalah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), terutama pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% - 5,0%.

Selanjutnya, ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. Ke empat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

"Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat," ungkapnya.

TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024. Sinergi kebijakan yang ditempuh termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi.

Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan.

"Dari anggaran ketahanan pangan, tadi disampaikan Ibu Menteri Keuangan ada Rp 104,2 triliun ada di K/L maupun di non K/L. Kemudian ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, mendorong sinergi agar inflasi IHK tetap dalam sasaran 2023," ungkapnya.

Menurutnya, ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Melalui inflasi yang terjaga, diharapkan menjadi pondasi (yang kuat) untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2023.

HLM TPIP dihadiri oleh Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri I BUMN, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama BULOG, dan para pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan kementerian atau lembaga anggota TPIP.

Baca Juga: Bidik Pensiunan, Bank Mandiri Taspen Kejar Pertumbuhan Kredit 15% pada 2023