Defisit hingga Rp 9,8 Triliun, Ini Strategi Erick Thohir Sehatkan Dana Pensiun BUMN

WE Finance, Jakarta -

Kondisi dana pensiun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini menjadi sorotan. Lembaga keuangan yang diharapkan bisa memberikan imbal hasil menggiurkan ini justru mencatatkan defisit. 

Menteri BUMN Erick Thohir bahkan menyebut nilai defisit dapen milik BUMN menyentuh angka Rp 9,8 triliun pada 2021. Sebanyak 65% kelompok BUMN secara komposisi dana dinyatakan belum sehat. Sementara sisanya masih sehat. 

Dengan kondisi tersebut, Erick menekankan bahwa kesehatan BUMN dan dana pensiun harus diselaraskan demi menjaga kestabilan tanggungan yang diberikan kepada pensiunan penerima manfaat. 

"Ini menjadi catatan penting, BUMN sakit, tapi pengelolaan dana pensiunnya besar. Ini kan akhirnya tidak ketemu, harusnya BUMN sehat, dana pensiunnya juga lebih sehat karena ini bagian arus keuangannya," kata Erick saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, di Jakarta, Senin (13/2).

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN mendorong transformasi dana pensiun harus dilakukan agar kesejahteraan penerima manfaat dapat terjamin. Di mana jumlah pensiunan BUMN akan terus bertambah ke depannya.

"Diharapakan transformasi dana pensiun dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: Peminat Hunian Rumah Masih Tinggi, Penyaluran KPR Bank Mandiri Capai Rp 50,1 Triliun di 2022

Pada januari 2023, Erick mengatakan pihaknya telah memasukan agenda penyehatan dana pensiun ke dalam kontrak manajamen. Dirinya ingin manajemen mempunyai kontrak tanggung jawab dengan keberlangsungan dana pensiun ke depannya.

Kemudian peninjauan secara komprehensif terhadap dana pensiun BUMN pada Februari 2023. Kementerian BUMN juga menyusun petunjuk teknis untuk tata kelola dana pensiun yang baik pada Februari-Maret 2023 sehingga memiliki buku biru terkait pengelolaan dana pensiun yang benar. 

"Jangan sampai kembali lagi investasi yang dilakukan dana pensiun nanti seperti investasi bodong lagi," kata Erick.

Kemudian masing-masing BUMN diminta menyusun rencana dan peta jalan (roadmap) penyehatan keuangan. Hal ini berkaitan dengan kelompok BUMN di mana pengelolaan dana pensiun yang sehat sebesar 35%, sedangkan 65% lainnya dinyatakan belum sehat.

"Ke depannya tentu kita punya implementasi penyehatan dan monitoring progres implementasi penyehatan. Jadi saya bicarakan sejak awal mengenai dana pensiun, kita melihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai nanti 6-7 bulan lagi ada isu padahal ini kasus lama. Nah ini kenapa kita serius memperbaiki ini," terangnya.

Di samping itu, Erick mengatakan, aset industri dana pensiun dan asuransi dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di level 5,8%. Nilai tersebut masih tertinggal dibandingkan empat negara ASEAN lainnya seperti Filipina (10,8%), Malaysia (22,3%), Thailand (29,3%), dan Singapura (86,8%).

"Nah ini tentu kenapa? ketidakmampuan dana pensiun memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada pensiunan penerima manfaat secara komprehensif. Artinya, ketika kita sudah memperbaiki BUMN seperti ini kita bicara laba, tetapi kedepannya tidak ada jaminan pensiunan BUMN bisa mendapatkan pensiunnya," terang Erick. 

"Ini kan kontradiksi, kita bica BUMN sehat tetapi begitu mereka pensiun tidak ada. Nah ini akan menjadi ledakan 1-2 tahun ke depan apabila kita tidak intervensi hari ini," lanjutnya. 

Baca Juga: Kantongi Restu OJK, Ini 3 Langkah Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912