Kredit Foto: Ferrika Lukmana Sari
Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kembali menyelenggarakan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2023. Hal ini guna memacu peningkatan pembiayaan komersial dan sosial syariah di Indonesia.
Rangkaian kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah diawali dengan acara pembukaan yang mengangkat tema 'Mendorong Peningkatan Pembiayaan Syariah melalui Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' pada Senin (2/10).
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan Road to Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung menekankan bahwa peran pembiayaan syariah semakin penting untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
"Terdapat 3 fokus penguatan yang perlu dikembangkan guna meningkatkan pangsa keuangan syariah. Pertama, inovasi khususnya yang menyangkut inovasi kebijakan, maupun instrumen pendanaan, dan pembiayaan syariah," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (3/10).
Dia menjelaskan, dari sisi kebijakan yang menyentuh real sector based financing, BI mendorong inovasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), baik untuk perbankan konvensional maupun syariah.
Kedua, digitalisasi dimana saat ini BI bersama Kemenag, KNEKS, BAZNAS dan BWI menginisiasi platform digital pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas untuk masyarakat, mampu meningkatkan pengumpulan ZISWAF, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan.
"Ketiga, sinergi pengembangan ekonomi syariah bersama otoritas, KNEKS, dan lintas stakeholder diantaranya melalui program Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)," imbuh Juda.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan keuangan syariah.
"Momentum penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah harus menjadi agenda bersama seluruh pihak dengan mengedepankan prinsip kolaborasi. Hal ini merupakan kunci pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan juga di kancah global," tutur Friderica.
Baca Juga: Kisah Nasabah BPR KRI yang Terima Pembayaran Klaim Penjaminan Simpanan dari LPS
Tercatat perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang konsisten sehingga tren market share terhadap total industri perbankan nasional terus meningkat diatas kisaran 7%.
Namun demikian, minat nasabah terhadap pembiayaan produktif perbankan syariah termasuk literasi digital masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi digital inklusi keuangan syariah.
"Beberapa program strategis yang dilakukan OJK di antaranya penguatan infrastruktur literasi dan inklusi keuangan syariah, akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah, aliansi strategis literasi keuangan syariah dengan K/L, dan aliansi strategis literasi keuangan syariah dengan K/L," jelas Friderica.
Dalam acara tersebut digelar berbagai kegiatan mulai dari talk show produk pembiayaan syariah, gerakan Berwakaf Indonesia, program campaign dan/atau promosi produk keuangan syariah oleh seluruh institusi jasa keuangan syariah selama Bulan Pembiayan Syariah, kegiatan business matching pembiayaan syariah bagi UMKM, serta showcasing dan/atau seremonial business deals pada main agenda ISEF 25-29 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center.
Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pembiayaan syariah di Indonesia.
Baca Juga: Luncurkan Bursa Karbon Indonesia, OJK Kejar Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Penulis: Alfi Salima Puteri
Editor: Ferrika Lukmana Sari
Tag Terkait: