Volume Transaksi BNIDirect Tembus Rp 2.153,07 Triliun Pada April 2023

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatatkan pertumbuhan volume transaksi layanan digital pada segmen korporasi, BNIDirect sebesar 22% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 2.153,07 triliun pada April 2023.

Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo mengatakan, nilai tersebut diiringi dengan jumlah transaksi BNIDirect tercatat mencapai 260,94 juta transaksi, meningkat 17% dibandingkan dengan transaksi pada tahun sebelumnya sebesar 222,88 juta transaksi.

Kinerja positif tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan pengguna BNIDirect yang mencapai 36% yoy menjadi 105.382 pada April 2023, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 77.659 pengguna.

"Pertumbuhan yang kuat dalam jumlah transaksi dan pengguna adalah bukti bahwa strategi kami dalam menghadirkan layanan perbankan digital yang unggul dan inovatif telah membuahkan hasil yang positif," kata Okki dalam keterangan resmi, Senin (22/5).

Menurutnya, pencapaian dari BNIDirect ini tidak lepas dari berbagai inovasi dan pengembangan yang dilakukan pada BNIDirect dan cash management BNI secara keseluruhan.

Baca Juga: Kembangkan Ekonomi Desa, BRI Targetkan 1.000 Desa BRILian di 2023

Beberapa di antaranya adalah online opening account, giro multi currency, solusi API BNIDirect, BNIDirect KCLN, dan berbagai fitur terbaru untuk melengkapi BNI Trade Online sebagai solusi transaksi trade finance secara digital dari BNI.

BNI juga terus melakukan penguatan kapabilitas BNIDirect seperti penambahan fitur. Beberapa program yang akan segera hadir untuk meningkatkan keaktifan nasabah dalam bertransaksi adalah program akuisisi dan aktivasi untuk nasabah giro BNI.

Selain itu, ia mengatakan, perusahaan juga akan terus mempersiapkan berbagai solusi transaksional digital untuk seluruh nasabah korporasi dan komersial. 

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan BNIDirect, sekaligus memenuhi kebutuhan perbankan digital masyarakat Indonesia," pungkas Okki.

Baca Juga: OJK Sebut UU PPSK Akan Pengarungi Aspek Pengaturan dan Pengawasan di Industri Fintech