Tekan Beban Pajak, BTN Akan Dorong BTN Syariah Jadi Bank Umum Syariah

WE Finance, Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan secepatnya akan melakukan spin off atau pemisahan BTN Syariah yang saat ini masih menjadi unit usaha syariah (UUS).

Spin off akan dilakukan Bank BTN setelah terpenuhi syarat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang pemisahan UUS yakni telah terbit. 

Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu menargetkan pemisahan BTN Syariah dapat selesai pada akhir tahun 2023 ini.

"Ya kita kejar akhir tahun 2023, semeleset-melesetnya Maret 2024," ujar Nixon saat ditemui usai konferensi pers Akad KPR Massal di Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

Dia berharap pada akhir tahun 2023 ini, aset BTN Syariah telah mencapai Rp 50 triliun, sehingga sudah memenuhi kriteria untuk memisahkan diri dari induknya dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS). 

Baca Juga: Allianz Life Ajukan Izin Spin Off Unit Usaha Syariah ke OJK

Menurut Nixon, dari proses spin off ini nantinya akan dibentuk bank umum syariah (BUS) terlebih dulu. Pasalnya, apabila pengalihan aset langsung dilakukan maka dampak finansialnya akan terlalu berat di antaranya aspek pajak yang harus menjadi perhatian penting, di mana biaya pajak yang harus dibayarkan sangat besar.

"Hitungan kita itu (bayar pajak) mencapai sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun, padahal transaksi kita cuma berapa. Nah ini yang akhirnya dengan Kementerian BUMN disepakati. Baru nanti akan ada kerja sama dengan BSI dalam bentuk equity, bukan lagi memindahkan aset yang berisiko cukup tinggi," jelasnya.

Selain sektor biaya, langkah pengalihan aset juga akan banyak sekali terjadi akad ulang karena mengunakan pembiayaan akad dari Bank BTN. 

"Jika pengalihan aset nanti ada, akan banyak sekali yang harus di akad ulang semua, karena dulu jual belinya sama BTN," terangnya.

Ditinjau dari sektor administrasi, terang Nixon, tentunya juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan antara lain akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang juga dilayani BTN Syariah. Jangka waktu pembiyaan rumah menjadi tantangan seperti urusan penerbitan sertifikat rumah.

Baca Juga: Bidik Pertumbuhan Premi Dua Digit, Allianz Life Andalkan Agen Asuransi hingga Bancassurance

Nixon menuturkan, dengan kondisi tersebut, solusi yang akan diambil setelah BTN Syariah menjadi entitas BUS adalah kerja sama ekuitas dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). 

"Ini sama halnya dengan yang sudah dilakukan perbankan syariah di lingkungan BUMN sebelumnya. Jadi solusinya clear sih dan itu lebih baik. Karena 3 bank syariah sebelumnya bukan pengalihan aset. Jadi pakemnya miripin dulu," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Gunawan A. Hartoyo menyampaikan, bahwa pihaknya masih terus mengkaji dan belum mengambil keputusan apapun terkait rencana aksi korporasi yang melibatkan BTN Syariah. 

“Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang aksi korporasi yang akan dilakukan terhadap UUS BTN yang melibatkan BSI, kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belum membuat keputusan apapun terkait hal tersebut,” kata Gunawan.

Dalam berbagai pemberitaan diinformasikan bahwa salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bermaksud untuk mengakuisisi bank, di mana BSI akan terlibat menjadi pemegang saham di bank tersebut. Hal ini untuk menindaklanjuti rencana spin off Unit Usaha Syariah oleh bank itu. 

Sebagai perusahaan terbuka, Gunawan menyatakan, BSI senantiasa tunduk pada ketentuan pasar modal, di mana informasi material baru akan dipublikasikan jika telah ada kepastian, dalam rangka mendukung prinsip keterbukaan informasi bagi pemegang saham.

"Saat ini BSI sedang fokus untuk memperkuat bisnis secara organik guna mendukung visi menjadikan BSI sebagai salah satu top ten global islamic bank," ungkapnya.

Hingga triwulan I tahun 2023, BSI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,46 triliun. Nilai tersebut tumbuh 47,6% yoy. Capaian laba bersih tersebut berasal dari pendapatan jual beli Rp 2,98 triliun, pendapatan bagi hasil Rp 1,39 triliun, pendapatan ijarah - bersih Rp 56,18 miliar, dan pendapatan usaha utama lainnya Rp 964,73 miliar.

Baca Juga: Terkait Merger BTN Syariah, BSI: Kami Masih Kaji dan Belum Ambil Keputusan