Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia dapat mencapai US$ 130 miliar pada 2025. Angka tersebut diyakini semakin tumbuh hingga mencapai US$ 315 miliar pada tahun 2030.
Menurutnya, ekonomi dan keuangan digital di indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pangsa pasarnya sangat besar, sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN
"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat. Inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan," ujarnya dalam pembukaan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5).
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyatakan bahwa inovasi keuangan digital seperti kartu kredit pemerintah perlu untuk terus diperkuat agar mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggung jawaban penggunaan belanja pemerintah.
Baca Juga: Transaksi Kartu Kredit Travel Bank Mandiri Melonjak 132% pada April 2023
"Pengembangan konektifitas pembayaran di wilayah ASEAN seperti QRIS antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat untuk mendukung perekonomian, inklusi keuangan di kawasan serta menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di asean tahun ini," ungkapnya.
Jokowi berharap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi terhadap UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memeperluas akses ke pasar internasional.
"Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati. Kemudian memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko sistem keamanan yang handal serta sistem perlindungan konsumen yang baik," ujarnya.
Jokowi menegaskan, mitigasi risiko ini harus benar-benar diperhitungkan bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi standar internasional.
"Saya minta seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," pungkasnya.
Baca Juga: AJB Bumiputera Bayar Klaim Rp 122,34 Miliar untuk 41.588 Nasabah
Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari
Tag Terkait:
