Akses Keuangan Belum Merata, DPR Soroti Digitalisasi dan Literasi Perbankan Digital

WE Finance, Jakarta -

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di gedung nusantara I Senayan, Jakarta pada Senin (14/2). 

Pada kesempatan sesi 1, menghadirkan Calon Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta. Dalam kesempatan tersebut, digitalisasi dan literasi perbankan digital menjadi sorotan para anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie mengatakan terdapat 14 topik yang menjadi atensi anggota dewan mulai dari yang makro sampai kepada digitalisasi, sedangkan yang banyak ditanya adalah soal literasi. Sebab, literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 50 persen dan inklusi keuangan 85 persen.

"Jadi, yang melek itu lebih rendah dari yang mendapatkan layanan sehingga di situ lah dengan adanya gap itu digitalisasi kadang merugikan nasabah maupun konsumen,” ujar Dolfie saat memimpin rapat.

Anggota Komisi XI DPR Muhidin Mohamad Said justru menekankan adanya upaya mendorong digitalisasi di masyarakat. Jika upaya ini tidak dilakukan, maka bank konvensional akan tergeser oleh bank digital. Namun, hal tersebut akan menemukan beberapa tantangan, termasuk mengenai literasi digital para stakeholder yang ada di dalamnya. 

Baca Juga: Terpilih Sebagai Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta Siap Dorong Ekonomi Keuangan Digital

Kemudian, Muhidin bertanya terkait strategi calon yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI itu untuk memecahkan masalah rendahnya literasi terkait perbankan digital. Politisi Partai Golkar itu juga mengaitkan dengan 48 persen orang dewasa di Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan.

Pada kesempatan yang sama, Heri Gunawan juga memberikan perhatian terhadap upaya digitalisasi yang digaungkan. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menitikberatkan permasalahan digitalisasi pada akses yang tidak merata.

Politisi yang biasa disapa Hergun ini juga mengingatkan, agar calon tersebut tak sekadar membangun sistem pembayaran namun teknologi tersebut juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Yang ingin kami coba tanyakan bagaimana calon Deputi Gubernur Bank Indonesia ini tidak hanya membangun sistem pembayaran yang kuat dan berkelanjutan dan aman melainkan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebagai Informasi, Selain Filianingsih, Komisi XI DPR juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada calon lainnya, yakni Dwi Pranoto yang saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur BI sekaligus Kepala Departemen Regional BI.

Uji kepatutan dan kelayakan pada dua calon pengganti Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo yang masa jabatannya selesai pada April 2023 ini. Dari tahapan tersebut, akhirnya DPR menetapkan Filianingsih sebagai Deputi Gubernur BI. 

Baca Juga: Jadi Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta Akan Kawal Stabilitas Moneter