Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan aturan baru untuk memperkuat pengawasan di sektor keuangan. Kali ini regulator merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum.
Direktur Humas OJK Darmansyah bilang, kebijakan ini mengatur penyertaan modal yang dilakukan bank umum termasuk penyertaan modal sementara yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional.
"Seiring dengan perkembangan kegiatan usaha, teknologi informasi, dan ekosistem sektor keuangan, OJK memberikan keleluasaan bank umum pada beberapa aspek penyertaan modal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya," kata Darmansyah dalam keterangan resmi, Rabu (16/11).
Dalam POJK tersebut, diatur bahwa pihak yang dapat menjadi penerima penyertaan (investee) dari bank, antara lain dapat berupa perusahaan di bidang keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama.
Beberapa ketentuan yang diatur seperti penegasan ruang lingkup perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang dapat menjadi investee bank sesuai dengan perkembangan ekosistem digital saat ini.
Kemudian relaksasi persyaratan tingkat kesehatan dalam kegiatan penyertaan modal dan perluasan ruang lingkup penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan anak bank.
Darmansyah berkata, bahwa penerbitan POJK ini lebih bersifat principle based untuk mendukung strategi bisnis bank dan harmonisasi dengan ketentuan saat ini.
POJK ini juga mengatur bahwa penyertaan modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko yang dapat timbul, antara lain dari perusahaan anak dan investee yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan profil risiko bank.
Pihaknya berharap, penyempurnaan ketentuan terkait penyertaan modal ini dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor perbankan, mendukung kolaborasi industri perbankan dalam ekosistem digital di sektor keuangan.
"Kemudian memberikan kesempatan cukup luas untuk terciptanya kolaborasi industri perbankan dengan industri non-perbankan," pungkasnya.
Baca Juga: Perkuat Pengawasan, OJK Rilis Aturan Baru Terkait BP Tapera
Penulis/Editor: Ferrika Lukmana Sari
Tag Terkait:
