Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan untuk mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, selain memperkuat inklusi keuangan, OJK juga terus mendorong kualitas inklusi keuangan melalui peningkatan program literasi keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidak terlalu rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.
“Ini adalah salah satu tujuan paling penting untuk mempercepat inklusi keuangan, yang berarti mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat kita melalui percepatan integrasi ke dalam perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN,” kata Mahendra dalam acara pada “Seminar on Financial Inclusion: Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Rural Communities of ASEAN" di Jakarta, Kamis (24/8).
Adapun visi ASEAN 2025 mengenai inklusi keuangan memiliki sasaran untuk menurunkan rata-rata eksklusi keuangan di ASEAN dari 44% menjadi 30%, atau meningkatkan persentase inklusi keuangan menjadi 70% dan meningkatkan kesiapan infrastruktur inklusi keuangan dari 70% menjadi 85%.
Baca Juga: Banjir Permintaan, Penyaluran Kredit Perbankan Tumbuh 8,54% pada Juli 2023
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya memiliki berbagai program dan kebijakan yang telah dan akan dijalankan OJK untuk terus mendorong inklusi keuangan di masyarakat.
“Inklusi keuangan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Friderica.
Menurutnya, OJK terus menggenjot pelaksanaan berbagai program kerja inklusi keuangan antara lain melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang saat ini sudah mencapai 495 TPAKD di 34 provinsi.
OJK juga secara konsisten terus melakukan inovasi untuk mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh daerah dengan menerapkan program Ekosistem Keuangan Inklusif yang sudah terbentuk di 35 desa.
Friderica menambahkan, perkembangan program inklusi keuangan seperti TPAKD menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan indeks inklusi keuangan di perdesaan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, indeks inklusi keuangan di perdesaan meningkat dari 68,5% pada tahun 2019 menjadi 82,7% pada tahun 2022, sedangkan di perkotaan meningkat dari 83,6% pada tahun 2019 menjadi 86,7% pada tahun 2022.
"Hal ini secara signifikan mempersempit kesenjangan indeks inklusi keuangan antara pedesaan dan perkotaan dari 15% pada tahun 2019 menjadi 4% pada tahun 2022," pungkasnya.
Baca Juga: Bank Permata Angkat Mantan Bos OJK Riswinandi Sebagai Komisaris Independen
Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari
