Kredit Foto: Antara/Muhammad Bagus Khoirunas
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mengapresiasi peran perbankan nasional yang proaktif dalam pertumbuhan kinerja transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) hingga sejauh ini.
Misbakhun mengatakan, saat ini QRIS telah digunakan sebagai sistem pembayaran di pasar-pasar tradisional, modern, maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini mengindikasikan penggunaan QRIS makin meluas dan dikenal oleh masyarakat di berbagai lapisan.
"Nilai transaksi dengan QRIS mencapai Rp 9 triliun per bulan Juni 2022, dengan volume transaksi 79 juta. Nilai ini meroket 468% dari periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 1,6 triliun," ujar Misbakhun dalam webinar bertajuk Digitalisasi dalam Mendukung Akses Permodalan UMKM pada Selasa (28/3).
Menurutnya, hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang luar biasa terhadap sebuah perubahan, dari penggunaan uang kartal menuju cashless. Misbakhun menambahkan, meningkatnya pengunaan QRIS menunjukkan bahwa keseriusan yang dikerjakan oleh Bank Indonesia (BI) membuahkan hasil, dan mulai menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat.
Keseriusan tersebut terus diimbangi BI dengan sosialisasii terus menerus, secara berkelanjutan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, dengan melibatkan banyak stakeholders, seperti Himbara, bank swasta dan bank pembangunan daerah.
Baca Juga: Melalui Digitalisasi, Jamkrindo Berikan Penjaminan Rp 312 Triliun untuk 10,6 Juta UMKM
"Dalam banyak kesempatan, kita melakukan upaya sosialisasi QRIS ini. Selain itu, juga memperkuat keamanan dan sistemnya agar lebih banyak lagi diakses masyarakat," kata Misbakhun.
Lebih lanjut, ia mengatakan QRIS turut membantu penguatan UMKM berkat digitalisasi sistem pembayaran. QRIS telah menjangkau lebih dari 20,5 juta UMKM per Oktober 2022.
Misbakhun mengatakan pemanfaatan teknologi QRIS oleh UMKM juga mencakup pedagang di pasar tradisional maupun modern. Oleh karena itu, ia berpendapat UMKM perlu didorong transformasinya ke arah digital agar mereka dapat meningkatkan skala bisnisnya.
Ia menilai, bila UMKM masuk ke dalam ekosistem digital, mereka dapat terbiasa menjalankan bisnis dalam suatu platform digital yang mengelola perusahaan dengan benar. Dengan begitu, pelaku UMKM pun bisa memodernisasi manajemen serta tata kelola bisnis mereka.
"Jadi, mereka bisa berproses dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan seterusnya. Ketika proses ini dijalankan, mereka sudah terbiasa membangun tata kelola di perusahaan mereka,” jelas Misbakhun.
Selain dari sisi digitalisasi UMKM, Misbakhun juga mendorong adanya afirmasi anggaran dan kebijakan oleh pemerintah terhadap UMKM. Dari sisi anggaran, Misbakhun mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 45,8 triliun untuk sektor UMKM.
Adapun dari sisi kebijakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program lainnya, seperti restrukturisasi kredit hingga subsidi bunga, untuk mendukung kebutuhan UMKM. Misbakhun menambahkan, Komisi XI DPR akan terus memantau upaya pemerintah dalam mendorong penguatan peran UMKM ke depannya.
"Dengan begitu, UMKM dapat berkontribusi dalam menopang perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, dan mendukung Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia," pungkasnya.
Baca Juga: BNI Sekuritas Resmikan Digital Financial Center di Universitas Indonesia
Penulis: Alfi Salima Puteri
Editor: Ferrika Lukmana Sari
Tag Terkait:
