Banyak Aduan Masyarakat, Jokowi Minta Pengawasan Asuransi dan Pinjol Diperketat

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap asuransi, pinjaman online (pinjol) dan investasi. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir banyak masyarakat yang mengeluh dan mengalami kerugian dalam jumlah besar.

Menurutnya, masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu asuransi, pinjaman online, investasi, maupun layanan tur haji dan umrah. Oleh karena itu, perlu pengawasan mendetail dari masing-masing produk atau layanan tersebut.

“Hati-hati namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. sering terdapat pelaporan keluhan, pelaporan keluhan sudah tahun 2022 sampai sekarang tahun 2023 juga belum tuntas,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2).

Selain itu, Jokowi minta agar otoritas lebih cermat dan jeli dalam melihat entitas yang suka memanipulasi produk atau layanan, bahkan nilai saham.

Baca Juga: Restrukturisasi Kredit Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun pada 2022

"Memang menggoreng-goreng nilai saham menghasilkan keuntungan yang tinggi jika kesempatannya tepat. Namun, bukan tidak mungkin investor dirugikan atas aktivitas tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, Jokowi mengingatkan agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan dana nasabah seperti yang pernah terjadi di perusahaan asuransi seperti Asabri dan Jiwasraya. Ia juga menyinggung mengenai kasus KSP Indosurya dan WanaArtha Life yang merugikan masyarakat.

"Jangan sampai seperti kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya kerugian mencapai Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Ada lagi Indosurya, dan Wahanaarta sampai hafal saya itu karena baca,” tegas Jokowi.

Baca Juga: Aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Tembus Rp 3.081,30 Triliun