Menu
Perbankan
Finansial
Asuransi
Multifinance
Fintech
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ada Pelemahan Mata Uang Dolar AS, Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 6.064 Triliun

Ada Pelemahan Mata Uang Dolar AS, Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 6.064 Triliun Kredit Foto: Ferrika Lukmana Sari
WE Finance, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 202 tercatat sebesar US$ 396,4 miliar atau setara Rp 6.064 triliun (kurs Rp 15.300). Nilai tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% secara tahunan (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Juli 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

“ULN pemerintah tetap terkendali. Pada bulan Juli 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 193,2 miliar atau secara tahunan tumbuh 4,1% yoy, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% yoy,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/9).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Menurut Erwin, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. 

“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global,” jelasnya.

Baca Juga: Transformasi Digital Berbuah Manis, BRI Raih Pendapatan Komisi Rp 10,22 Triliun pada Juni 2023

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%). 

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2023 tercatat sebesar US$ 193,9 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,8% yoy. 

Erwin mengatakan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ULN lembaga keuangan yang mencatat kontraksi pertumbuhan lebih dalam sebesar 10,5% yoy dibandingkan dengan 9,1% yoy pada bulan sebelumnya.

Baca Juga: BSI dan BUMN Dorong Usaha Masyarakat Pedesaan di Yogyakarta

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, jasa keuangan dan asuransi,  serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,1% dari total ULN swasta. 

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6% terhadap total ULN swasta,” ungkapnya.

Adapun struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Juli 2023 tetap terkendali sebagaimana tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,2% dari 29,3% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Erwin menyatakan bahwa Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.

Baca Juga: OJK Bubarkan Dana Pensiun BCA Life, Peserta Diimbau Tetap Tenang

Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari

Bagikan Artikel: