Menu
Perbankan
Finansial
Asuransi
Multifinance
Fintech
Video
Indeks
About Us
Social Media

Diguyur Insentif Likuiditas, Perbankan Siap Geber Penyaluran Kredit ke Sektor Prioritas

Diguyur Insentif Likuiditas, Perbankan Siap Geber Penyaluran Kredit ke Sektor Prioritas Kredit Foto: Ferrika Lukmana Sari
WE Finance, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2023.

BI akan menambahkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 50 trilun untuk perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Adapun total insentif senilai Rp 156 triliun, atau 4% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Supari mengugkapkan bahwa pihaknya beserta bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan senang hati menyambut kebijakan dari BI tersebut. Sebab, hal ini akan menjadi isu yang sangat penting ke depannya.

Dirinya mengaku, sebelum 1 Oktober 2023, Himbara sudah mendapatkan insentif kurang lebih Rp 100 triliun. Sementara BRI, mendapatkan insentif sekitar Rp 40 triliun.

“Dengan mendapatkan tambahan likuiditas itu berarti akan memberikan ruang kami untuk semakin besar punya kapasitas pembiayaan. Jika ini berlaku pada Oktober nanti, maka ruang likuiditas yang diterima untuk pertumbuhan pembiayaan di Himbara bisa mencapai sekitar Rp 114 triliun, dan di BRI sendiri sekitar Rp 44 triliun,” ujarnya dalam seminar ertajuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Insentif untuk kredit/Pembiayaan Sektor Hilirisasi di Jakarta, Rabu (13/9).

Dalam kesemapatan tersebut, Supari menyampaikan, sektor hilirisasi merupakan bisnis model baru. Saat ini, perbankan belum mengenal risikonya, sehingga pihaknya harus menaikkan level risk management nya.

“Hilirisasi entah itu di sektor minerba maupun non minerba akan meng-create sebuah ekosistem end to end dari level korporasi sampai level utra mikro," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) Noviady Wahyudi mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan dari BI tersebut. Ia menilai kebijakan ini merupakan sebuah senjata baru untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Baca Juga: Bidik Laba Rp 58 Triliun, BRI Agresif Salurkan Kredit di Semester II 2023

“Insentif itu akan membantu sekali terus terang (mendorong pertumbuhan kredit), kita juga melihatnya gitu ya. Di tengah suku bunga yang masih tinggi ini, kita bisa membantu untuk memberikan insentif-insentif kembali kepada masyarakat yang ingin mendapatkan produk-produk terbarukan terhadap perkreditan,” ujarnya saat peluncuran KPR XTRA Online Form di Jakarta, Kamis (14/9).

Sejak adanya kabar ini, perseroan pun meluncurkan inovasi terbaru yakni KPR XTRA Online Form. Inovasi ini memudahkan nasabah dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor cabang atau bertemu dengan tenaga sales KPR.

Pihaknya mengoptimalkan pengembangan teknologi dengan digitalisasi akses layanan pengajuan KPR melalui Online Form. Dengan sistem tersebut CIMB Niaga bisa memenuhi kebutuhan nasabah lebih cepat baik untuk pembiayaan Properti Baru/Bekas, Refinancing, maupun Take Over.

“Kami melakukan terobosan untuk mempercepat proses KPR, di mana hanya dalam 30 menit, nasabah bisa mendapatkan kepastian persetujuan prinsip dari pengajuan KPR secara online dengan hanya melampirkan KTP, NPWP, dan data penghasilan," kata Noviady.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Tambah Modal Rp 42,8 Triliun untuk 5 BUMN, Siapa Saja ?

Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan bahwa insentif tersebut berupa potongan setoran giro wajib minimum (GWM) dari yang saat ini sebesar 9%. Adapun untuk penetapan besaran total insentif paling besar 4%, meningkat dari sebelumnya paling besar 2,8%.

Adapun sektor kredit yang bisa mendapatkan insentif terbagi menjadi empat sektor. Pertama, hilirisasi minerba seperti industri di sektor nikel, timah, tembaga, bauksit, serta besi baja, emas perak, aspal buton, dan batubara.

Melalui sektor ini, bank didorong untuk meningkatkan kredit mulai dari kisaran 3% - 7% untuk mendapat potongan giro wajib minimum (GWM) sebesar 0,2%. Sedangkan bagi yang bisa menyalurkan di atas 7% akan mendapatkan insentif sebesar 0,3%.

Kedua, sektor nonminerba seperti tanaman pangan, tanaman perkebunan CPO dan tebu, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan. Khusus sektor ini perbankan akan mendapatkan insentif potongan GWM sebesar 0,6% jika mampu meningkatkan kredit sebesar 3% - 7% dan potongan 0,8% jika dapat mencatatkan pertumbuhan kredit di sektor tersebut di atas 7%.

Selanjutnya yang ketiga yaitu perumahan, seperti KPR dan KPA, konstruksi gedung tempat tinggal, serta real estate tempat tinggal. Melalui sektor ini, perbankan akan mendapat insentif 0,5% jika penyaluran kredit mereka mampu tumbuh di kisaran 3% - 7%. Apabila bank dapat menyalurkan kredit di atas 7%, maka akan mendapatkan insentif 0,6%.

Terakhir adalah pariwisata. Sektor ini terdiri dari penyedia akomodasi, makanan dan minuman. Jika kreditnya mampu tumbuh 3 % - 7%, maka akan dapat mendapatkan insentif sebesar 0,25%. Sementara untuk bank yang kreditnya tumbuh di atas 7%, maka akan mendapatkan insentif 0,3%.

Baca Juga: Transformasi Digital Berbuah Manis, BRI Raih Pendapatan Komisi Rp 10,22 Triliun pada Juni 2023

Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: