Menu
Perbankan
Finansial
Asuransi
Multifinance
Fintech
Video
Indeks
About Us
Social Media

Atur Batas Aset hingga Ekuitas, Ini 8 Poin Penting Aturan Baru Spin Off Unit Syariah

Atur Batas Aset hingga Ekuitas, Ini 8 Poin Penting Aturan Baru Spin Off Unit Syariah Kredit Foto: Sufri Yuliardi
WE Finance, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) asuransi dengan nilai ekuitas minimum Rp 250 miliar wajib melakukan pemisahan diri (spin off) menjadi entitas sendiri. Sedangkan perusahaan reasuransi nilai ekuitas minimum sebesar Rp 500 miliar.

Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dewi Astuti mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan OJK, saat ini ada 43 UUS asuransi dengan rincian 21 UUS asuransi jiwa, 19 UUS asuransi umum, dan 3 UUS reasuransi.

"Dari hasil simulasi kami UUS asuransi jiwa akan terdampak sebanyak 6 UUS, sedangakan UUS asuransi umum ada 3 UUS yang terdampak dari 19 UUS. Secara data yang akan terdampak dari sisi permodalan tidak terlalu banyak karena UUS yang ada saat ini cukup mempunyai kapasitas untuk melakukan spin off," ujarnya dalam webinar, dikutip Senin (18/4).

Adapun proses pemisahan UUS dilaksanakan paling lama 12 bulan setelah terpenuhi kriteria. Dalam hal selama proses spin off terjadi penurunan sehingga kriteria tidak terpenuhi, kewajiban spin off tetap harus dilakukan.

Bagi perusahaan yang memiliki UUS ketika asetnya telah mencapai 50% dari aset perusahaan induk. Namun jika ekuitas UUS masih di bawah ekuitas minimum perusahaan syariah, maka perusahaan tersebut dapat melakukan konversi menjadi perusahaan syariah.

"Hal tersebut termasuk dalam rancangan POJK spin off di sektor perasuransi yang dimaksud telah diurai dalam delapan substansi pengaturan," terangnya. 

Baca Juga: Didorong Likuiditas yang Memadai, Penyaluran Kredit Perbankan Naik 9,93% Pada Maret 2023

Selanjutnya yang kedua, OJK akan mengatur bentuk dan cara pemisahan unit syariah. Dalam hal ini, pemisahan unit syariah terjadi atas tiga hal. Pertama, unit syariah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK. 

Kedua, permintaan sendiri pemisahan unit syariah dari perusahaan. Ketiga, kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi.

"Pada ayat 3, memang diberikan kewenangan kepada OJK walaupun ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi, kalau untuk kepentingan konsolidasi maka OJK dapat meminta untuk dilakukan spin off," ujar Dewi.

Adapun prinsip pemisahan unit syariah yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu tidak mengurangi hak pemegang, peserta, penerima jaminan, dan terjamin. Selanjutnya, dilakukan pada perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama.

Kemudian tidak menyebabkan perusahaan induk, perusahaan syariah, hasil spin off atau perusahaan syariah yang menerima pengalihan portofolio aset dari dari UUS melanggar ketentuan yang berlaku di perasuransian.

"Pada hasil spin off tidak menjadikan masalah, begitu juga dengan perusahaan induknya pasca spin off. Jadi keduanya harus dalam keadaan yang sehat. Bagi yang tidal melakukan spin off maka portofolio spin off tersebut harus dialihkan kepada perusahaan lain," terang Dewi.

Dewi menekankan, bahwa bentuk pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan pendirian perusahaan syariah baru atau pengalihan kepada perusahaan syariah lain.

"Jika di perbankan dapat melakukan akuisisi suatu perusahaan konvensional, kemudian dikonversi menjadi syariah, setelah itu menerima pengalihan portofolio," tambahnya.

Dewi menambahkan, unit syariah wajib melakukan pemisahan jika ekuitas perusahaan telah mencapai lebih dari ekuitas minimum bagi perusahaan syariah atau aset unit syariah mencapai 50% aset dari perusahaan induknya.

Ketiga, kewenangan OJK untuk perintah pemisahan unit syariah. Dalam rangka konsolidasi, OJK berwenag memberikan perintah kepada perusahaan yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan unit syariah.

"OJK memerlukan pasal ini karena untuk menata industri asuransi agar sesuai dengan kondisi ideal artinya jumlah pelaku yang ada bisa sesuai dengan jumlah yang memang ideal untuk di industri asuransi," kata Dewi.

Keempat, pelaksanaan pemisahan unit syariah. Batas waktu pemisahan unit syariah bagi yang belum memenuhi kriteria yaitu 31 Desember 2026 untuk perusahaan asuransi dan reasuransi. 

OJK dapat memberikan perintah untuk pemisahan unit syariah sebelum batas waktu tersebut apabila pemisahaan unit syariah diperlukan untuk penyelamatan unit syariah dan atau unit syariah tidak mengalami pertumbuhan secara optimal.

"Jadi masih ada waktu 3 tahun untuk melakukan spin off tersebut. Setelah POJK rilis perusahaan harus menyampaikan action plan kepada OJK untuk menyampaikan rencana dan bagaimana cara melakukan spin off, termasuk jug yang merencanakan tidak melakukan spin off tetapi melakukan sale portofolio maka di sini harus ada action plan-nya," jelas Dewi.

Baca Juga: Perkuat Segmen Korporasi, Jasindo Bidik Premi Rp 3,99 Triliun pada 2023

Selanjutnya yang kelima, perlindungan konsumen dalam pelaksanaan pemisahaan. Perusahaan asuransi dan reasuransi yang melakukan pemisahan unit syariah wajib memenuhi POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

"Perusahaan yang melakukan pemisahaan unit syariah wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada stakeholders (nasabah, peserta, tertanggung, terjamin, pihak terkait), kemudian merencanakan pengalihan tersebut pada situs web perusahaan dan surat kabar harian Indonesia yang berperedaran nasional," ujar Dewi.

Keenam, sinergi perusahaan syariah hasil pemisahaan. Perusahaan syariah hasil pemisahan unit syariah dapat melakukan sinergi dengan perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki hubungan kepemilikan dalam rangka pengembangan syariah.

"Adapun persyaratannya didasarkan atas suatu perjanjian kerja sama, kemudian terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK, dan melaporkan secara berkala kepada OJK," jelasnya.

Ketujuh, sanksi administratif. Setiap pelanggaran atas POJK ini akan dikenakan sanksi peringatan tertulis kepada unit syariah dan perusahaan induk.

Ada juga sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp 100 juta untuk setiap pelanggaran terkait hal-hal yang membutuhkan persetujuan OJK. Kemudian denda administratif sebesar Rp 500 ribu per hari dan maksimal Rp 25 juta untuk setiap keterlambatan pelaporan.

"OJK dapat menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan dan atau melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama apabila Perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan penyebab sanksi yang diberikan," jelasnya. 

Terakhir, ketentuan peralihan dan penutup. Dalam hal ini, permohonan pelaksanaan pemisahan unit syariah yang telah diterima OJK pada saat POJK ini diundangkan, diproses sesuai dengan POJK mengenai perizinan dan kelembagaan perusahaan.

Bagi perusahaan yang telah mengajukan permohonan pemisahan unit syariah dan belum memenuhi kriteria persyaratan tertentu, dapat mengajukan permohonan pembatalan rencana pemisahan unit syariah kepada OJK.

"Berdasarkan penilaian, OJK dapat menolak permohonan pembatalan pemisahan Unit Syariah dan meminta perusahaan untuk melanjutkan rencana pemisahan unit syariah," pungkas Dewi.

Baca Juga: Didorong Likuiditas yang Memadai, Penyaluran Kredit Perbankan Naik 9,93% Pada Maret 2023

Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari

Bagikan Artikel: