Kredit Foto: Wenti Ayu Apsari
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 98,95 miliar atau 30% dari laba bersih tahun 2022 sebesar Rp 329,84 miliar.
Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan Suherman mengatakan, bahwa perseroan secara konsisten memberikan dividen dari hasil laba bersih selama lima tahun terakhir. Adapun sisa laba bersih setelah dikurangi pembayaran dividen tunai dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan.
"Perbaikan kinerja ekonomi nasional terus berlanjut pada 2022 diiringi dengan selesainya pandemi Covid-19. Dengan berbagai upaya sepanjang tahun, seperti peningkatan layanan dengan dukungan transformasi digital yang konsisten, membuat kami mampu mencatatkan kenaikan kinerja dengan hasil yang baik pada tahun 2022,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (7/4).
Ristiawan menyampaikan, sepanjang 2022, perusahaan berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp 329,84 miliar. Nilai tersebut tumbuh 35,22% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 243,91 miliar.
Selain itu, perseroan juga mampu mencatatkan total booking senilai Rp 7,88 triliun sepanjang 2022. Nilai tersebut meningkat 38,82% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 5,67 triliun. Sedangkan total aset kelolaan mengalami pertumbuhan 31,33% menjadi Rp 9,2 triliun, dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 7,0 triliun.
Baca Juga: Pergadaian Solusi Dana Mandiri Kantongi Izin Usaha dari OJK
"Kami senantiasa terus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan customer experience dalam mencapai pertumbuhan bisnis," ungkapnya.
RUPST CIMB Niaga Finance juga menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Rini Fatma Kartika sehingga susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah Fathurrahman Djamil dan Rini Fatma Kartika.
Selain itu, menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2023.
Kemudian adanya laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan tahun 2022-2023 yang telah disampaikan kepada OJK sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017, penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan dewan komisaris dan direksi perseroan, serta penetapan rencana kerja perseroan untuk tahun buku 2023.
Baca Juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Pegadaian dan PNM Gelar Bazar di Sarinah
Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari
