Menu
Perbankan
Finansial
Asuransi
Multifinance
Fintech
Video
Indeks
About Us
Social Media

Penerapan PSAK 74 Akan Dorong Industri Asuransi Makin Sehat

Penerapan PSAK 74 Akan Dorong Industri Asuransi Makin Sehat Kredit Foto: AAUI
WE Finance, Jakarta -

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 akan mulai efektif pada 1 Januari 2025. Penerapan standar keuangan baru tersebut diperkirakan akan membuat industri asuransi semakin sehat. 

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Hastanto Sri Margi Widodo mengatakan implikasi utama dari PSAK 74 adanya perubahan pengakuan pada cadangan dan pendapatan.

Saat ini, mayoritas industri asuransi masih menerapkan PSAK 62. Sementara pada PSAK 62, perusahaan asuransi mengakui premi sebagai pendapatan. Sehingga rasio profitabilitas dinilai tidak adil karena mengakui seluruh pendapatan premi dan hasil investasi sebagai pendapatan.

Sedangkan pada PSAK 74, hanya akan mengakui contractual service margin (CSM) sebagai pendapatan. CMS merupakan komponen aset atau liabilitas kontrak asuransi yang mewakili estimasi laba di muka. 

"Jadi bayangannya seperti bank. Bank itu tidak mengakui dana nasabah yang masuk sebagai pendapatan. Tapi pendapatan bank itu adalah net interest margin (NIM), di mana waktu bank menerima uang (dana pihak ketiga), mereka memberikan bunga," jelas Widodo saat ditemui usai acara AAUI International Insurance Seminar di Jakarta, Kamis (9/3).

Baca Juga: Buntut Kasus Wanaartha Life, OJK Jatuhkan Sanksi ke Kantor Akuntan Publik

"Lalu kemudian saat mereka memberikan pinjaman, mereka akan dapat bunga. Jadi pendapatannya adalah selisih antara bunga yang harus dia keluarkan dan bunga yang dia terima (NIM)," lanjutnya. 

Dengan perubahan itu, Widodo mengatakan premi yang diterima oleh perusahaan asuransi, ke depannya akan bersifat seperti DPK yang mereka kelola. Sehingga pendapatan perusahaan asuransi akan berasal dari hasil pengelolaan risiko yang ada atau berdasarkan kontrak asuransi. 

Sementara itu, terkait klaim, Widodo menjelaskan bahwa saat menerima DPK di awal, perusahaan asuransi harus sudah melakukan future expected expenses atau proyeksi biaya di masa depan dari klaim tersebut. 

"Jadi ini udah bersih sekali. Setiap ada pemburukan risiko, atau apapun, kita masih punya reserves (cadangan)," tuturnya.

Widodo menilai, dengan implementasi PSAK 74 tersebut, maka perusahaan asuransi akan menjadi lebih sehat. Sebab, ia memperkirakan perusahaan yang alami gagal bayar karena dana nasabah di awal diakui sebagai pendapatan. 

"Tapi kalau secara contractual service margin, dari depan kita bilang premi itu seperti DPK yang kita kelola. Artinya asuransi itu akan jadi seaman seperti perbankan saat ini. Apalagi kemudian akan ada Lembaga Penjamin Polis (LPS)," pungkasnya.

Baca Juga: Sederet Insentif OJK Untuk Dukung Pengembangan Mobil Listrik, Apa Saja?

Penulis: Alfi Salima Puteri
Editor: Ferrika Lukmana Sari

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: