Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Presiden Joko Widodo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terang-terangan meminta industri keuangan seperti asuransi untuk meningkatkan kontribusi serta menjaga kinerja di tengah tantangan ekonomi nasional dan global.
Hal itu mereka ungkapkan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2023, di Jakarta Senin (6/2). Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin Noekman menilai pernyataan tersebut sebagai suatu alarm pengingat.
Sebab, masih banyak kekurangan dan tata kelola yang belum baik dan mesti diperbaiki lebih lanjut. Namun, baginya pengingat ini bukan menjadi suatu hal yang akan membuat bisnis asuransi turun.
"Ini menjadi suatu pengingat buat kami barangkali di antara sekian banyak pelaku industri ada 1 atau 2 walaupun sedikit nilanya yang jadi rusak sebelanga," ujar Edwin dalam acara Economic Outlook, Kamis (9/2).
Edwin mengungkapkan tantangan tersebut menjadi tugas berat bagi AASI atau rekan-rekan asosiasi yang lain. "Kami melihat bahwa hal tersebut masih menjadi suatu anomali di antara baiknya kinerja industri asuransi secara umum," ungkapnya.
Baca Juga: Jamin Polis Asuransi mulai Tahun 2028, LPS: Kami Siap!
Edwin menyampaikan ASSI sendiri sejak masa pandemi terhitung 3 tahun terakhir mencapai pertumbuhan industri asuransi syariah yang baik dari sisi aset dan kontribusi atau premi perusahaan asuransi.
"Tahun Lalu kami tumbuh dan secara estimasi memperkiarakan berdasarkan penguatan yang ada di UU No 4 2023 PPSK, kami lebih optimistis ke depannya menjadi lebih baik dan bisa menanggung beban yang mungkin di masa-masa krisis ataupun resesi," tegas Edwin.
Sebelumnya, Jokowi mengkritik deretan nama perusahaan asuransi bermasalah sehingga dikeluhkan dan merugikan banyak nasabah asuransi. Deretan nama perusahaan asuransi tersebut di antaranya adalah Asabri, Jiwasraya, dan Wanaartha Life.
Tak hanya asuransi bermasalah, dia menyebut soal kasus dugaan penipuan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang menjadi perhatian khalayak ramai karena nasabah menanggung total kerugian hingga triliunan rupiah.
"Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, unitlink, ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis, rakyat ini hanya minta uang balik," ucapnya.
Baca Juga: LPS Diminta Siapkan Langkah Antisipasi Untuk Hadapi Tantangan Ekonomi Global
Penulis: Wenti Ayu Apsari
Editor: Ferrika Lukmana Sari
