Presiden Jokowi Minta Perbankan Kawal Kebijakan Hilirisasi

Presiden Joko Widodo meminta industri perbankan untuk mendukung dan mengawal kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintah.

Orang nomor satu di Indonesia ini berharap industri perbankan tidak mempersulit pemberian kredit untuk usaha yang mendukung hilirisasi. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang jelas bagi negara dan juga perusahaan pemberi kredit.

“Saya mau juga titip kepada Bapak-Ibu sekalian, agar (kebijakan hilirisasi) ini dikawal. Bank-bank itu mengawal ini. Caranya? Kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (7/2).

Jokowi menegaskan, konsistensi dalam melakukan hilirisasi adalah kunci yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan jajarannya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapatkan tantangan dari negara-negara lain.

Baca Juga: 21 Fintech Miliki Pinjaman Macet di Atas 5%, OJK Siap Tindak Tegas

Menururtnya, hilirisasi industri mendatangkan nilai tambah yang sangat besar bagi Indonesia. Ia mencontohkan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 yang diiringi dengan hilirisasi nikel telah mampu meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari US 1,1 miliar hingga US$ 30 miliar-33 miliar pada 2022.

“Bayangkan, dari kira-kira Rp 17 triliun kemudian melompat menjadi Rp 450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” ujarnya.

Langkah selanjutnya dari hilirisasi adalah membangun ekosistem besar yang mengintegrasikan hirilisasi komoditas-komoditas yang dimiliki, misalnya ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle) termasuk baterai untuk kendaraan listrik.

“Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan bauksitnya, diintegrasikan dengan timahnya karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV battery, lithium battery, di situ saja kita. Saya enggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul," pungkasnya.

Baca Juga: OJK Siapkan 224 Peraturan Baru Untuk Merealisasikan UU P2SK