Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan terus membaik pada triwulan IV 2022 di tengah optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.
KSSK merupakan wadah kerja sama dan sinergi kebijakan antara Menteri Keuangan (Menkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut didasarkan pada membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik.
"Tekanan global mulai mereda pada akhir triwulan IV 2022 meskipun terdapat risiko yang perlu dicermati," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi dikutip Rabu (1/2).
Menurutnya, tekanan inflasi global terindikasi mulai berkurang meskipun tetap di level tinggi seiring masih tingginya harga energi dan pangan, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, serta masih ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Baca Juga: Ini Sederet Strategi Pegadaian untuk Kejar Pertumbuhan Bisnis di 2023
Sejalan dengan itu, pengetatan kebijakan moneter di negara maju diprakirakan mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023.
Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai berkurang sehingga berdampak positif pada negara berkembang dengan meningkatnya aliran modal global dan berkurangnya tekanan pelemahan nilai tukar.
"Ke depan, ekonomi global diprakirakan akan tumbuh lebih lambat akibat fragmentasi geopolitik dan risiko resesi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa," ungkapnya.
Di samping itu, Sri Mulyani menjelaskan, perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut dengan konsumsi rumah tangga tetap kuat disertai level inflasi yang lebih rendah dari prakiraan.
"Inflasi menurun lebih cepat dari yang diprakirakan, dan nilai tukar Rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian," jelasnya.
Baca Juga: BI Hadirkan Aplikasi PINTAR untuk Pembelian dan Penukaran Uang Rupiah
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.
“Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan,” ungkapnya.
Menurut Perry, kenaikan BI rate sebesar 225 bps hingga menjadi 5,75% pada Januari 2023 untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3% plus minus 1% pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1% pada semester II.
“Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa Term Deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kinerja intermediasi perbankan dalam penyaluran pembiayaan melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan 14,18% yoy per Desember 2022. Hal tersebut didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang tumbuh masing-masing sebesar 36,70 persen dan 23,94%.
"Risiko kredit dalam tren penurunan, baik pada industri perbankan maupun pembiayaan didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat," kata Mahendra.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya per Desember 2022 sebanyak 99,93 persen dari total rekening atau setara 508,21 juta rekening.
KSSK berkomitmen akan terus meningkatkan koordinasi dalam mencermati dinamika global serta potensi risiko ke depan, termasuk dalam mempersiapkan coordinated policy response untuk memitigasi risiko pemburukan kondisi perekonomian dan SSK domestik.
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Bukti APBN 2022 Bekerja Keras Dalam Melindungi Rakyat
Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari
